Minggu, 11 April 2010

TENTANG NEGARA INDONESIA


BAB 1

A. LATAR BELAKANG PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

Perjalanan panjang sejarah bangsa Indonesia yang dimulai sebelum dan sesudah penjajahan. Nilai nilai perjuangan kini telah mengalami pada titik hal yang sangat kritis, karena di sebabkan oleh pengaruh globalisasi dunia

Globalisasi ditandai oleh kuatnya pengaruh lembaga-lembaga kemasyarakatan internasional dan Negara – Negara yang lebih berkembang di banding Negara kita. Sedangkan dalam era globalisasi dan masa yang akan dating kita memerlukan perjuangan non fisik sesuai dengan dengan bidang profesi masing-masing.

B. KOMPETENSI YANG DI HARAPKAN

Masyarakat dan pemerintah suatu Negara berupaya untuk menjamin kelangsungan hidup serta generasi penerusnya secara berguna dan bermakna. Generasi penerus melalui pendidikan kewarganegaraan diharapkan mampu mengantisipasi kehidupan di masa depan.

C. PENGERTIAN DAN PEMAHAMAN TENTANG BANGSA DAN NEGARA

Di dalam kamus besar bahasa Indonesia edisi kedua, “bangsa” adalah orang-orang yang memiliki kesamaan asal keturunan, adat,bahasa dan sejarah serta berpemerintahan sendiri, atau bias di artikan sebagai satu bangsa serta berproses di dalam satu wilayah nusantara Indonesia.

Teori terbentuknya Negara :

1. Teori hukum alam : kondisi alam – berkembang manusia – tumbuhan.

2. Teori keutuhan : segala sesuatu adalah ciptaan tuhan termasuk adanya Negara.

3. Teori pwrjanjian : manusia menghadapi kondisi alam dan timbulah kekerasan . manusia akan musnah bila ia tidak merubah cara caranya

Di dalam praktek negara dapat pula di sebabkan karena :

1. Penaklukan

2. Peleburan

3. Pemisahan

4. Pendudukan negara atas wilayah yang masi kosong.

D. SISTEM KENEGARAAN INDONESIA

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara berdaulat yang mendapat pengakuan dari dunia internasional dan menjadi anggota PBB.

1. Proses Bangsa Yang Menegara

Proses bangsa yang menegara memberikan gambaran tentang bagaimana terbentuknya bangsa dimana sekelompok manusia yang berada di dalamnya merasa sebagai bagian dari bangsa.

Secara ringkas,proses tersebut adalah sebagian berikut:

A. Perjuangan pergerakan Kemerdekan Indonesia.

B. Proklamasi atau pintu gerbang Kemerdekan .

C. Keadaan bernegara yang nilai-nilai dasarnya ialah merdeka bersatu,berdaulat,adil dan makmur.

Bangsa Indonesia menerjemahkan secar terperinci perkembangan teori kenegaraan tenteng terjadinya Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagian berikut:

A. Perjuangan kemerdekaan.

B. Proklamasi

C. Adanya pemerintahan, wilayah dan bangsa.

D. Pembangunan negara Indonesia

E. Negara Indonesia berdasarkan ketuhanan yang maha esa

Kewajiban warga negara antara lainya :

A. Melaksananakan aturan hokum.

B. Menghargai hak orang lain.

C. Memiliki informasi dan perhatian terhadap kebutuhan masyarakat

D. Membayar pajak

E. Menjadi saksi pengadilan

F. Bersedia mengikuti wajib militer

E.PEMAHAMAN TENTANG DEMOKRASI

Demokrasi adalah sebuah bentuk kekuasaan dari , oleh dan untuk rakyat.

Menurut kekuasaan menyiarat arti politik dan pemerintahan, sedangkan rakyat beserta warga masyarakat didefinisikan sebagai warga negara. Demos menyiaratkan makna diskriminasi atau bukan rakyat keseluruhan.

F. BENTUK DEMOKRASI DALAM PENGERTIAN SISTEM PEMERINTAHAN NEGARA

Ada dua bentuk demokrasi dalam pemerintahan negara antara lain yaitu pemerintahan monarki dan pemerintahan republic

Menurut john locke kekuasaan pemerintah negara di pisahkan menjadi tiga yaitu :

Kekuasaan legislative , kekuasaan eksekutif dan kekuasaan rederatif.

Kekuasaan negara harus di bagi dan di laksanakan oleh tiga orang atau badan yang berbeda-beda dan terpisah satu sama lainya.

G. PRINSIP DASAR PEMERINTAHAN INDONESIA

Pancasila merupakan pandangan hidup dan jiwa bangsa , kepribadian bangsa , tujuan dan cita-cita hokum bangsa dan negara. Serta cita-cita moral bangsa Indonesia. Pancasila sebagai dasar negara mempunyai kedudukan yang pasti dalam penyelenggaraan pemerintah negara Indonesia.

Dalam sistem otonomi daerah di negara kesatuan republic Indonesia penyelenggaraan pemerintah di dasarkan atas luasnya wilayah dan asas kewilayahan yaitu daerah merupakan daerah pusat dan pusat merupakan pusat daerah. Titik otonomi berada di daerah tingkat II kecuali urusan luar negeri moneter pertahanan dan keamanan.

H. PEMAHAMAN TENTANG HAK ASASI MANUSIA

Di dalam mukadimah deklarasi universal tentang hak asasi manusia yang telah di setujui oleh resolusi majelis umum perserikatan bangsa nomor 217 A (iii) tanggal 10 desember 1948 terdapat pertimbangan-pertimbangan berikut :

Menimbang bahwa pengakuan atas martabat yang melekat dan hak-hak yang sama dan tidak tersaingkan dari semua anggota, menimbang bahwa hak asassi manusia di lindungi oleh hokum , menimbang bahwa anggota pbb telah menyatakan penghargaan terhadap hak asasi manusia.

I. PERKEMBANGAN PENDIDIKAN BELA NEGARA

Tahun 1965 sampai 1998 disebut peruiode baru atau orde baru. Ancaman yang di hadapi dalam periode ini adalah tantangan non fisik. Pada tahun 1973 keluarlah ketetapan mpr dengan nomer IV/MPR/1973 Tentang GBHN, dimana terdapat penjelasan nasional. Lalu pada tahun 1982 keluarlah UU No.20 tahun 1982 tentang ketentuan pokok pertahanan keamanan negara republik Indonesia dengan adanya penyelenggaraan pendidikan pendahuluan bela negara dari taman kanak-kanak hingga perguruan tinggi.

J. KESIMPULAN

Tahun 1998 sampai sekarang di sebut periode reformasi, untuk mengghadapi perkembangan jaman globalisasi maka diperlukanyang sesuai maka keruarlah undang-undang nomo 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional yang mengatur kurikulum pendidikan kewarganegaraan yang kemudian pasal ini menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan pendidikan kewarganegaraan adalah hubungan negara dengan warga negara antar negara serta pendidikan pendahuluan bela negara.

Pendidikan kewarganegaraan di perguiruan tinggi harus terus di tingkatkan guna menjawab tantangan masa depan , sehingga keluaran peserta didik memiliki semangat juang yang tinggi dan kesadaran bela negara sesuai bidang profesi masing-masing demi tetap tegaknya pendidikan di negara Indonesia. Perguruan tinggi perlu mendapatkan pendidikan kewarganegaraan karena perguruan tinggi sebagai institusi ilmiah bertugas secara terus menerus mengembangkan ilmu pengetahuan dan perguruan tinggi sebagai instrument nasional bertugas sebagai pencetak kader-kader pemimpin bangsa.

Pendidikan kewarganegaraan di perguruantinggi diberikan pemahaman filosofi secara ilmiah meliputi pokok bahasan yaitu : wawasan nusantara, ketahanan nasional, politik dan stategi nasional.



DAFTAR ISI

BAB 1……………………………………………………………………………………………………….. 1

A. LATAR BELAKANG PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN…………………… 1

SEJARAH BANGSA INDONESIA………………………………………………………… 1

B. KOMPETENSI YANG DI HARAPKAN…………………………………………………. 1

C. PENGERTIAN DAN PEMAHAMAN TENTANG BANGSA DAN NEGARA.. 1

TEORI TERBENTUKNYA NEGARA……………………………………………. 1

D. SISTEM KENEGARAAN INDONESIA………………………………………………….. 2

KEWAJIBAN WARGA NEGARA……………………………………………….. 3

E. PEMAHAMAN TENTANG DEMOKRASI…………………………………… 3

F. BENTUK DEMOKRASI DALAM PENGERTIAN SISTEM PEMERINTAHAN NEGARA…………………………………………………………………………………………. 3

G. PRINSIP DASAR PEMERINTAH INDONESIA………………………………………. 4

H. PEMAHAMAN TENTANG HAK ASASI MANUSIA………………………………. 4

I. PERKEMBANGAN PENDIDIKAN BELA NEGARA………………………………… 4

J. KESIMPULAN………………………………………………………………………………….. 5

DAFTAR PUSTAKA

E-BOOK UNIVERSITAS GUNADARMA, THN 2010, TENTANG PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

Tidak ada komentar: